Properti di Pontianak

Beban Ganda Biaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada Sektor Perbankan

Bankir Indonesia

sxc.hu

Regulasi sektor keuangan terus memaksakan beban ganda pada sektor perbankan dan lembaga keuangan yang terdaftar sebagai emiten pasar keuangan. Akibatnya, bank harus membayar kontribusi, baik sebagai lembaga keuangan maupun sebagai perusahaan publik karena mereka melakukan dua kegiatan sekaligus, ujar Presiden Dewan Komisaris (DK) OJK, Muliaman D. Hadad, Selasa (18/12). OJK mensosialisasi biaya ini sejak november 2012.

Perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dikenai biaya OJK dari pertengahan 2013. Sementara itu, bagi bank yang tidak memasuki bursa, baru akan dikenakan biaya pada tahun 2014. OJK menghityung biaya berdasarkan pada aktiva tetap. Perusahaan dengan aset lebih dari 10 Triliun rupiah harus membayar Rp 50 Juta  s/d Rp.100 juta. Perusahaan dengan aset antara Rp.% Triliun s/d Rp.10 Triliun akan dikenakan biaya Rp.25 Juta hingga Rp.50 Juta. Sedangkan iuran lembaga keuangan antara 0,03%-0,06% aktiva setelah audit. Lembaga-lembaga ini termasuk bank komersial, BPR, asuransi, reasuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, misalnya pegadaian,Penjaminan  dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan.

Tapi Hadad memberikan sedikit harapan, bahwa nominal yang disebutkan diatas mungkin masih bisa berubah. Angka finalnya akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menolak usulan bankir  untuk menggabungkan iuran OJK dengan premi LPS. Dengan alasan bahwa target premi LPS sendiri masih belum terpenuhi dan aturan premi LPS  sudah tertuang di UU LPS. Ini berbeda dengan pungutan OJK yang berlandas hukum Peraturan Pemerintah (PP),  kata Ketua Eksekutif LPS, Mirza Adityaswara.

Ekonom Yanuar Rizki menilai, seharusnya objek pungutan OJK bukan hanya sektor perbankan. Pemerintah dan BI juga layak dimintai iuran. OJK boleh menagih, karena BI diuntungkan dengan adanya stabilitas moneter. Industri menerapkan good governance, sehingga tidak ada penyimpangan yang mengganggu moneter. “Untuk membayar pungutan, BI bisa menggunakan dana hasil pengelolaan devisa,” katanya.

Pemerintah membayar iruran OJK sebagai cara untuk melindungi pembayar pajak terhadap kejahatan di sektor keuangan (White Collar Crime). Sementara itu, masyarakat membeli produk keuangan akan dikenai pajak dengan harapan bahwa mereka akan terlindungi. Jika OJK fungsi untuk mendapatkan dana. Ini berarti bahwa pemerintah memiliki keuntungan, maka layak untuk membayar biaya, ” ujarnya..

Sumber

Comments are closed.